Sebanyak hampir 170.000 warga Australia yang memiliki hutang subsidi kesejahteraan karena kesalahan claim diperingatkan untuk menandatangani rencana pembayaran kembali atau akan dikenai bunga.
Pemerintah Federal memburu mereka yang sebelumnya menerima bantuan kesejahteraan yang salah ini dalam upayanya untuk memperoleh kembali dana sebesar lebih dari 900 juta dolar.
Salah satu warga Queensland yang menipu telah mengantongi sebanyak 800.000 dolar dengan mengajukan klaim untuk 'anak-anak fiktif' dan tidak melaporkan penghasilan dari bisnisnya.
Si penipu, yang memiliki penghasilan dan tidak berhak memperoleh bantuan kesejahteraan, telah mengembalikan sebanyak 3000 dolar namun menolak untuk bernegosiasi lebih lanjut untuk menyelesaikan hutangnya.
Seseorang lainnya terbeban hutang sebesar 400.000 dolar, kurang lebih 10 tahun yang lalu, karena mengklaim bantuan pengangguran dengan menggunakan identitas palsu. Mereka telah mengembalikan sebanyak 10.000 dolar, namun kemudian tidak teracak.
"Semua yang dihubungi tidak lagi menerima bantuan, namun sebelumnya menerima pembayaran yang tidak seharusnya mereka terima dan tidak berusaha untuk membayar hutang mereka - yangmana dalam beberapa kasus berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa," ujar Menteri Human Services Michael Keenan.
"Bagi mereka yang menolak untuk bertanggung jawab, pengenaan bunga hanyalah permulaan. Departemen juga akan melihat beberapa alternatif langkah penanganan lainnya, seperti misalnya melalui gaji dan pengembalian pajak, atau menyerahkan masalah ini kepada agen penagihan eksternal."
Masyarakat telah diberi waktu 28 hari untuk menyetujui satu rencana pengembalian hutang, atau akan dibebani dengan bunga sebesar 8,77 persen.
"Karena tidak ada dari mereka yang saat ini menerima bantuan, maka pemerintah yakin bahwa mereka kini bekerja dan mampu untuk mulai membayar kembali hutang-hutangnya," ujar Mr Keenan.
Tindakan keras yang diambil pemerintahan koaliasi terkait penipuan bantuan kesejahteraan telah menjadi bumerang sebelumnya, saat program 'robo-debt' milik Centrelink melakukan kesalahan penagihan bantuan sosial.
