Para migran yang ingin mendapatkan kewarganegaraan Australia telah diseret ke dalam pertikaian politik yang buruk saat partai-partai besar memperbincangkan undang-undang baru.
Partai Buruh telah menuduh pemerintahan Turnbull menunjukkan keangkuhan dan bersumpah untuk menentang rintangan yang lebih ketat untuk mendapatkan kewarganegaraan, sementara Perdana Menteri telah mempertanyakan komitmen lawan politiknya terhadap keamanan nasional.
Anggota parlemen pihak oposisi pada hari Selasa 20/06 dengan suara bulat menolak seruan pihak koalisi untuk bekerja sama dalam undang-undang yang diajukan dalam parlemen yang memaksa para migran untuk duduk dalam tes bahasa Inggris tersendiri sebelum mengajukan permohopnan untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia.
Pemerintah juga ingin meningkatkan minimum masa tinggal sebagai penduduk permanen dari satu tahun menjadi empat tahun, memperkenalkan tes nilai baru, dan memerlukan pemeriksaan karakter yang lebih kuat.
Partai Buruh menyebut RUU itu sebagai "jangkauan yang terlalu besar".
"Mereka telah mengambil beberapa langkah, yang Australia seharus tidak mengambilnya dan tidak konsisten dengan siapa kita sebagai sebuah negara," kata Tony Burke kepada wartawan di Canberra.
Ia juga mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak ada kaitannya dengan keamanan nasional seperti yang diklaim oleh pemerintah.
"Jika ada masalah keamanan nasional bagi orang-orang ini, mengapa dpemerintah membiarkan mereka tinggal di sini secara permanen?" kata Burke.
Perdana Menteri Malcolm Turnbull sangat terkejut atas saran tersebut.
"Apakah anggota parlemen ini pernah sekejap membayangkan masyarakat terpadu, masyarakat yang harmonis, yang didasarkan pada nilai kebersamaan dan saling menghormati ... tidak ada hubungannya dengan keamanan?" Turnbull mengatakan kepada anggota parlemen.
"Ini adalah dasar dari itu."
Partai Buruh juga mengambil pengecualian untuk waktu penungguan yang lebih lama dan tes bahasa Inggris, yang menurut Burke dikatakan sebagai "tindakan keangkuhan".
Menteri Imigrasi Peter Dutton menolak klaim tersebut sebagai omong kosong dan bersikeras bahwa dia tidak akan berkompromi dengan undang-undangnya.
"Saya yakin kita bisa mendapatkan RUU ini melewati Senat karena menurut saya pada akhirnya Partai Buruh akan mengubah posisi mereka," demikian katanya.
Menteri Kehakiman Michael Keenan - yang mengutip pengepungan Lindt Cafe yang mematikan di Sydney - mengatakan bahwa sangat penting untuk menyingkirkan telur-telur jahat sebelum mereka memasuki negara ini dan jauh sebelum mereka mendapatkan kewarganegaraan.
"Ini pertanyaan tentang apakah orang-orang itu berada di sini, apakah mereka seharusnya diberi kewarganegaraan, dan itu adalah sesuatu yang jelas tidak berjalan dengan baik dalam kasus (pria bersenjata) Man Monis," katanya kepada Sky News.
"Cara pengetrapan operasi Sistem ini di masa lalu terlalu murah hati bagi orang-orang dan apa yang kita miliki pada saat ada tanda bendera merah adalah sistem itu pada dasarnya secara konsisten memberikan mereka keuntungan dari keraguan."
Pemerintah harus mengandalkan crossbench untuk mendapatkan dukungan dan hal itu tidak terlihat menjanjikan.
Nick Xenophon meragukan persyaratan bahasa Inggris yang diperlukan untuk keselamatan Australia.
"Saya mendukung pemerintah untuk memastikan bahwa kita memiliki program migrasi yang teratur, sehingga kita mengendalikan perbatasan kita, tapi saya rasa kita tidak harus melakukan tes sebagai hukuman," demikian kata senator tersebut kepada wartawan.
