Senator Crossbench, Rex Patrick, menyerukan kepada pemerintah untuk membalikkan perubahan yang mencegah Timor Leste mengajukan Australia ke pengadilan atas potensi pelanggaran hukum maritim internasional selama negosiasi minyak dan gas.
Senator Aliansi Tengah ini mengatakan sudah waktunya bagi Australia untuk memperbaiki "kesalahan bersejarah" atas perlakuan "tak tahu malu" Australia terhadap tetangganya yang baru merdeka pada awal 2000-an ketika mencoba untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari cadangan minyak dan gas di Laut Timor.
Pada tahun 2002, perdana menteri saat itu, John Howard, membatasi paparan Australia pada Mahkamah Internasional dan Pengadilan Internasional untuk hukum Laut.
"Komitmen Australia terhadap hukum internasional dikesampingkan dalam upaya tanpa malu untuk mengambil sebanyak mungkin sumber daya minyak dan gas Laut Timor," kata Senator Patrick.
"Ini adalah kesalahan bersejarah yang perlu diperbaiki."
Sebagai bagian dari perayaan peringatan 20 tahun referendum kemerdekaan negara kecil itu pada bulan lalu, Australia dan Timor-Leste menandatangani perjanjian maritim yang baru.
Then East Timorese President Ramos Horta and Foreign Minister Alexander Downer in Dilli, East Timor in 2007. Source: AAP
Kesepakatan baru ini memberi Timor-Leste bagian yang jauh lebih besar dari pendapatan atas cadangan minyak dan gas, setelah terungkap Australia telah menyadap kantor-kantor pemerintah selama negosiasi awal mengenai batas laut.
Sang pelapor, pengacara Bernard Collaery dan mantan mata-mata Saksi K, menghadapi dakwaan pidana karena mengungkap skandal mata-mata.
Australia juga telah menyepakati perjanjian batas laut dengan Indonesia, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Perancis terkait dengan New Caledonia dan Pulau Kerguelen.
Senator Patrick mengatakan sekarang adalah saatnya bagi Australia untuk membalikkan perubahan yang dibuat oleh Mr Howard.
"Ini sudah lama menjadi hal yang memalukan bagi Australia di dunia internasional yang harus diakhiri tanpa ditunda lagi."
"Jika Australia ingin membela hukum internasional dan tatanan internasional berbasis peraturan serta mendorong negara-negara lain untuk menggunakan proses penyelesaian persengketaan internasional, kita harus mengurus rumah tangga kita sendiri."
Pemeriksaan akan China
Senator Patrick juga mendorong dilakukannya penyelidikan hubungan Australia dengan China, tetapi pemerintah kemungkinan akan diblokir oleh pemerintah dan partai Buruh.
Senator Patrick mengatakan keraguan partai-partai besar untuk mendukung penyelidikannya merupakan pertanda sedang berjalannya "kekuatan lunak" China.
"Saya pikir ini merupakan serangan terhadap kedaulatan parlemen kita," kata Senator Patrick kepada wartawan di Canberra pada hari Senin.
Ia mengatakan Australia perlu berhubungan dengan China, tetapi interaksi ini tidak seharusnya dibatasi menurut saran dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
"Ada sejumlah hal dimana kita dapat mengambil manfaat dari hubungan kita dengan China, dan ada sejumlah hal dimana kita perlu berhati-hati," kata Senator Patrick.
Pada hari Jumat, Partai Buruh berulang kali menyerukan kepada pemerintah untuk memberikan penjelasan "rinci dan komprehensif" tentang China dari agen-agen pemerintahan, tetapi mengatakan bahwa penyelidikan adalah pendekatan terbaik untuk masalah ini.
Share
