Seorang anak yang berusia satu tahun adalah sa;ah satu di antara tiga orang yg tewas menyusul bentrokan antara pasukan keamanan Indonesia dan Papua Barat di sebuah desa terpencil Central Highlands.
Militer Indonesia mengatakan kekerasan terjadi setelah baku tembak dengan pemberontak di desa Olen, di Kabupaten puncak.
Aktivis yang memasok gambar untuk SBS World News mengatakan korban adalah warga sipil.
Gambar itu menunjukkan seorang ibu dengan luka peluru di atas payudara kanannya, di mana anak kecil berusia setahun yg digendong kini tewas.
Seorang anak Berusia 10 tahun juga tewas dalam serangan itu.
Saksi mata memberitahu SBS News bahwa warga desa telah berkumpul untuk istirahat makan siang setelah bekerja di sebuah kebun masyarakat, ketika terjadi serangan
Seorang ibu Papua Barat yang ditembak dalam serangan tersebut mengatakan bahwa dia kehilangan anak yang berusia satu dan sepuluh tahun.
Para saksi telah mengatakan juru kampanye di Australia bahwa pasukan bersenjata Indonesia menyerbu pondok wanita itu dan percaya bahwa ada pemberontak bersembunyi di dalam.
Pengkampanye Papua Barat Lewis Prai Wellip mengatakan bahwa militer dan polisi Indonesia menyerbu daerah tersebut dan melukai empat org lainnya saat terjadi adu tembak."Mereka mulai menembak secara diskriminatif ke warga sipil yang berada di desa," katanya.
"Mereka menduga bahwa segala sesuatu yang terjadi di sana ada hubungannya dengan perjuangan kemerdekaan tetapi saat itu tidak ada pejuang kemerdekaan di desa."Militer Indonesia telah menyalahkan pejuang kemerdekaan yg menembak secara acak.Sekitar 6.000 tentara Indonesia telah dikerahkan ke daerah kerusuhan Papua Barat.
Empat orang lainnya terluka dalam adu tembak dengan militer Indonesia yang menyalahkan pejuang kemerdekaan.
Ketegangan etnis dan ras yang berkepanjangan antara Indonesia dan masyarakat adat Papua, yang merupakan bagian dari Indonesia, telah memuncak dalam beberapa pekan terakhir setelah beberapa bentrokan mematikan antara demonstran pro-kemerdekaan dan pasukan keamanan.
Di kota Sorong, video yang beredar menunjukkan puluhan pasukan paramiliter berjalan menuju protes di dekatnya.Pengkampanye mengatakan setengah lusin pengunjuk rasa damai ditangkap dalam upaya untuk menggagalkan demonstrasi.
Prai Wellip mengatakan ia merasa tidak ada lagi ruang untuk demonstrasi damai, reli dan Majelis untuk Papua Barat.
"Pengikut kami pada dasarnya tinggal di kandang. Mereka tidak bisa keluar dan bebas mengekspresikan apa yang terjadi di dalam hati mereka dan dalam pikiran mereka, "katanya.
"Anda tidak akan memecahkan masalah dengan mengirimkan lebih banyak militer ke Papua Barat-itu bukan jawaban yang Anda butuhkan untuk duduk bersama para pemimpin Papua dan menemukan solusi untuk masalah ini."
Sementara itu, pemerintah Indonesia melanjutkan upayanya untuk mengejar pengacara HAM yang berbasis di Sydney, Veronica Koman, yang telah dituduh "memprovokasi" kerusuhan.
Veronica Koman adalah salah satu dari pengacara yang mewakili Papua Barat melawan negara Indonesia. (Dateline)
Koman sedang dikejar oleh Indonesia karena menyebarluaskan bukti aparat keamanan yang melakukan kekerasan di Propinsi Papua dan Papua Barat yang bermasalah.Kepolisian Indonesia belum mengkonfirmasi apakah telah mengeluarkan surat perintah penangkapan Interpol untuk Koman.
Juru bicara polisi Jawa Timur Frans barung Mangera mengatakan polisi sedang bekerja untuk merilis daftar orang yang diinginkan.
"Kami akan mengeluarkan daftar orang yang dicari di dalam negari," katanya kepada jaringan TV lokal.
"Setelah itu polisi Jawa Timur akan bekerjasama dengan hubintel (mitra internasional) kami untuk menghubungi Interpol dan berbagai Kementerian untuk menjangkau ke orang yang berada di luar negeri."
West Papua Campaigner Lewis Prai Wellip mengatakan bahwa mengirim lebih banyak militer ke Papua Barat bukanlah jawabannya. (AAP gambar/EPA/BAGUS INDAHONO)
Kelompok hak asasi manusia mendesak Presiden Indonesia Joko Widodo untuk mencabut tuduhan terhadap Koman sambil mengutuk tindakan keras tersebut
.Dalam sebuah pernyataan, Federasi Internasional untuk hak asasi manusia menulis: "kami terganggu oleh tindakan penganiayaan yang berkelanjutan oleh aparat keamanan, termasuk rasisme dan diskriminasi, terhadap orang Papua.
""Kami prihatin dengan keputusan pemerintah untuk mengerahkan tambahan 6000 polisi dan personil militer ke Papua," lanjut pernyataan itu.Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendesak Indonesia untuk mengizinkan akses kepala hak asasi manusia PBB ke Papua Barat.
Indonesia telah mengindikasikan bahwa mereka sedang mempertimbangkan permintaan tersebut.
