Kabar Nusantara: Kerusakan Hutan Diduga Penyebab Utama Tragedi Banjir Sumut

Bencana banjir dan longsor melanda 12 kabupaten di Sumatera Utara sejak Rabu (26/11) akibat hujan lebat, dengan Tapanuli Utara menjadi wilayah terparah.

Floods in Padang Sidempuan Regency, North Sumatra Province on Tuesday (25-11-25) Credit: BPBD Padang Sidempuan

Cuaca pada Kamis sedikit membaik, namun dampak bencana banjir yang melanda SUmatra Utara tahun ini dinilai jauh lebih parah dibandingkan kejadian serupa di masa lalu.

Data Kepolisian Polda Sumatera Utara per Kamis (27/11) mencatat 43 korban meninggal dan 88 orang masih hilang.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara meyakini bahwa akar masalah bencana luar biasa ini adalah kerusakan hutan yang masif dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Penurunan drastis tutupan hutan, terutama di kawasan hulu sungai, disebabkan oleh aktivitas penebangan hutan yang dilakukan oleh korporasi besar.

Jaka Kelana Damanik dari Walhi Sumut mengkritik keras, karena sebagian besar perizinan korporasi besar yang merusak lingkungan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Namun, ketika bencana terjadi, dampaknya langsung ditanggung oleh masyarakat setempat yang rentan.

Ironisnya, pembagian keuntungan yang diterima pemerintah kabupaten (5%) dan provinsi (1%) jauh lebih kecil dibandingkan yang dinikmati korporasi dan pemerintah pusat.

A bridge in North Tapanuli Regency, North Sumatra, pictured after being severed by flooding on Tuesday (November 25th). Credit: BPBD Tapanuli Utara

Video di media sosial yang menunjukkan gelondongan kayu besar ikut terseret banjir dianggap sebagai bukti kuat adanya penebangan besar-besaran.

• Ekosistem Batang Toru (Harangan Tapanuli), yang merupakan hutan tropis terakhir di Sumatera Utara dan rumah bagi flora-fauna langka seperti Orangutan Tapanuli, menjadi sangat rentan.
• Walhi mencatat setidaknya 5.000 hektar lahan di Ekosistem Batang Toru telah digunduli dalam 10 tahun terakhir.

Beberapa upaya pencegahan telah dilakukan di tingkat kabupaten:

• Tapanuli Utara telah mengeluarkan aturan pengakuan atas wilayah adat sebagai upaya mencegah ekspansi korporasi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan perusahaan bubur kertas.
• Tapanuli Tengah mendukung usulan Walhi agar Ekosistem Batang Toru ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional untuk kepentingan daya tampung lingkungan hidup, dan Bupati setempat telah menyurati pemerintah pusat.
• Sayangnya, upaya serupa belum terlihat di Tapanuli Selatan.

======================

Laporan dari Nurhadi Sucahyo

Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 3 sore.

Ikuti kami di Facebook dan Instagram, serta jangan lewatkan podcast kami.