Pemimpin oposisi memimpin dengan rancangan undang-undangnya untuk melegalkan perkawinan sejenis, sementara partai Hijau mengatakan rancangan undang-undang mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk didukung berbagai pihak.
Hal ini muncul bersamaan dengan usaha pemerintah untuk mencegah perpecahan mengenai siapa yang akan membayar kampanye bagi yang Pro dan Kontra atas pungutan suara pernikahan kaum LGBT.



