SBS Examines: Celah Hukum yang Perbolehkan Kebohongan Politik saat Pemilu

Advance Australia sign depicting ACT independent Senate candidate David Pocock as a "Greens superman"

Cartaz do grupo conservador Advance Australia retrata o candidato independente ao Senado pelo ACT, David Pocock, como um "super-homem dos Verdes". Source: Twitter / Twitter / David Pocock

Dengan tanggal pemilu yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 3 Mei, kampanye telah resmi dimulai. Namun, iklan politik telah beredar selama berbulan-bulan. Dapatkah Anda memercayai apa yang mereka katakan?


Ada celah dalam UU Pemilu yang memungkinkan iklan menyesatkan beredar di luar masa kampanye pemilu.

Para ahli mengatakan hal ini tidak hanya merusak reputasi kandidat politik, tetapi juga proses pemilu.

Pada tahun 2022, Senator independen ACT, David Pocock, mengajukan pengaduan resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Australia (AEC) tentang gambar dirinya yang diubah secara digital yang muncul satu bulan setelah tanggal pemilu ditetapkan.

Pocock terlihat merobek kemeja berkancingnya hingga memperlihatkan logo resmi partai Hijau, dan ada di papan-papan iklan pinggir jalan dan truk-truk yang diparkir di dekat tempat pemungutan suara.

Iklan ini diotorisasi oleh kelompok lobi politik konservatif Advance Australia.

AEC memutuskan bahwa gambar itu menyesatkan dan tidak seharusnya ditampilkan selama kampanye pemilihan umum. Advance Australia tidak setuju dengan temuan tersebut, tetapi setuju untuk tidak menampilkan gambar tersebut.
dyson_ad.PNG
Digitally altered flyers of Alex Dyson, authorised by Advance Australia, were placed in voter's mailboxes throughout the candidate's electorate of Wannon. Credit: Supplied
Pada tanggal 31 Maret, keputusan tertulis dikeluarkan untuk Pemilu Federal 2025, yang secara resmi memulai kampanye pemilihan.

Jadi, ketika Advance Australia memutuskan untuk mendistribusikan gambar yang diubah secara digital yang serupa pada bulan Februari tahun ini — kali ini dengan wajah baru — mereka tidak melanggar hukum apa pun.

Di daerah pemilihan Wannon, gambar kandidat independen Alex Dyson yang diubah secara digital dibagikan pada selebaran yang menunjukkan ia merobek bajunya untuk memperlihatkan kaus dengan logo resmi partai Hijau.

Mr Dyson mengatakan hal ini telah memunculkan reaksi yang beragam.

"Beberapa orang jelas sangat terkejut saat melihat tulisan kecil yang menyatakan bahwa itu adalah Advance Australia. Sementara yang lain, yang mungkin memiliki penglihatan yang buruk atau tidak membaca tulisan kecil itu, juga terkejut atas alasan yang berbeda.
It’s pretty wild.
Associate Professor di Monash Law School, Yee-Fui Ng, mengatakan bahwa Advance Australia "telah diberi tahu bahwa hal ini tidak diperbolehkan dan mereka menemukan celah dalam aturan tersebut."

Seorang juru bicara Advance Australia mengatakan kepada SBS Examines bahwa AEC memberi tahu mereka bahwa materi seperti selebaran Mr Dyson ini "tidak melanggar undang-undang pemilu."

Pasal 329 UU Pemilu melarang penerbitan materi yang dapat menyesatkan atau menipu pemilih yang memberikan suaranya, tetapi hanya keputusan resmi pelaksanaan pemilu dikeluarkan.

Direktur Program Demokrasi dan Akuntabilitas di Institut Australia, Bill Browne, mengatakan terserah kepada pemirsa untuk menilai mana yang menyesatkan dalam hal iklan politik.

“Sejumlah skeptisisme yang sehat selalu jadi ide yang baik ketika menilai iklan, dan mungkin berlaku dua kali lipat untuk iklan politik.”

Dengarkan podcast ini selengkapnya.


Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 3 sore.
Ikuti kami di Facebook dan Instagram, serta jangan lewatkan podcast kami.

Share
Follow SBS Indonesian

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Indonesian-speaking Australians.
Ease into the English language and Australian culture. We make learning English convenient, fun and practical.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
SBS Indonesian News

SBS Indonesian News

Watch it onDemand
SBS Examines: Celah Hukum yang Perbolehkan Kebohongan Politik saat Pemilu | SBS Indonesian