Indonesia Memilih

Masyarakat Indonesia akan memenuhi tempat pemungutan suara untuk memilih presiden baru, dengan presiden petahana Joko Widodo diberitakan unggul dua digit atas pesaingnya, Prabowo Subianto.

Indonesian President Joko Widodo, left, and his challenger in the upcoming election Prabowo Subianto during their campaign rallies.

Indonesian President Joko Widodo, left, and his challenger in the upcoming election Prabowo Subianto during their campaign rallies. Source: AP

Masyarakat Indonesia telah mulai memberikan suara dalam pemilihan satu hari terbesar di dunia menyusul dibukanya TPS di wilayah Timur negara kepulauan khatulistiwa yang luas itu setelah kampanye enam bulan untuk memilih presiden dan parlemen baru.

Presiden Joko Widodo, seorang pengusaha furnitur yang memasuki dunia politik 14 tahun yang lalu sebagai walikota kota kecil, kembali mencalonkan diri melawan mantan jenderal Prabowo Subianto, yang secara tipis dikalahkannya dalam pemilihan terakhir, pada tahun 2014.

Faktor ekonomi mendominasi kampanye yang diperjuangkan dengan keras, meskipun kebangkitan Islam politik membayangi kontes di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia itu.

Sebagian besar jajak pendapat menyebut Widodo unggul dua digit, tetapi pihak oposisi mengatakan selisih jarak perlombaan itu jauh lebih dekat.

Gambar di media sosial menunjukkan pemilih di provinsi Timur di Papua, yang dua jam lebih cepat dari Jakarta, berbaris untuk memberikan suara mereka. Masyarakat Papua dalam enam pemilihan legislatif daerah akan menggunakan sistem tradisional "noken", dimana seorang kepala desa mengumpulkan suara dari penduduk dan memberikan satu suara kolektif mewakili mereka.

Pihak oposisi telah menuduh penyimpangan data yang dapat mempengaruhi jutaan pemilih dan telah berjanji akan mengambil langkah hukum atau "kekuatan rakyat" jika kekhawatiran ini diabaikan.

"Sistem ini bukanlah tanpa cela , tetapi ada cukup kontrol yang dilakukan," Kevin O'Rourke, seorang analis politik dan penulis buletin Reformasi Weekly, mengatakan di minggu ini.

Dia mengatakan masalah dengan daftar pemilih "tidak begitu buruk sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilu".

Kemenangan tak terduga bagi penantang bisa memicu aksi jual singkat di pasar keuangan yang telah berdasar pada kemenangan Widodo, kata para analis.

"Seandainya Prabowo menang, ini benar-benar akan menjadi akhir dari jajak pendapat di Indonesia ... dan sebuah kegelisahan besar," kata Marcus Mietzner, associate professor di Australian National University.

"Pertanyaannya adalah apa margin kemenangannya," katanya, memprediksi pemilihan ulang Widodo.

Widodo menggembar-gemborkan rekam jejaknya atas deregulasi dan peningkatan infrastruktur, menyebutnya sebagai langkah pertama untuk mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan di ekonomi terbesar Asia Tenggara itu.

Seorang Muslim moderat dari Jawa Tengah, Widodo harus memoles identitas Islamnya setelah kampanye kotor dan hoax menuduhnya anti-Islam, seorang komunis atau terlalu dekat dengan Cina, yang kesemuanya secara politik merusak di Indonesia. Ia memilih ulama Islam Ma'ruf Amin, 76 tahun, sebagai pasangannya.

Prabowo, mantan komandan pasukan khusus yang memiliki hubungan dengan beberapa kelompok Islam garis keras, dan pasangannya, pengusaha bisnis Sandiaga Uno, mengatakan mereka akan meningkatkan perekonomian dengan memotong pajak dan berfokus pada infrastruktur.

Hampir 350.000 polisi dan tentara akan bergabung dengan 1,6 juta perwira paramiliter yang ditempatkan di seluruh negeri yang memiliki 17.000 pulau itu untuk menjaga pemungutan suara.

Lebih dari 192 juta orang berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan legislatif nasional dan regional yang diperebutkan oleh lebih dari 245.000 kandidat.

Para pemilih akan memiliki lima surat suara yakni untuk presiden, wakil presiden, serta kandidat legislatif nasional dan regional.

"Penghitungan cepat" tidak resmi, berdasarkan sampel dari TPS, akan dirilis beberapa jam setelah pemungutan suara berakhir. Kandidat presiden yang menang dapat diketahui pada hari Rabu malam.

Hasil resmi akan diumumkan pada bulan Mei. Setiap perselisihan yang ada dapat dibawa ke Mahkamah Konstitusi dimana panel yang terdiri sembilan hakim akan memiliki waktu 14 hari untuk memutuskannya.


Share

3 min read

Published

Source: SBS News



Share this with family and friends


Follow SBS Indonesian

Download our apps

Listen to our podcasts

Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS

SBS Indonesian News

Watch it onDemand

Watch now