Para ahli jajak pendapat dan pemilih sama-sama dibuat bingung setelah Koalisi menyapu kemenangan yang tidak terduga pada hari Sabtu, berlawanan dengan jajak pendapat yang selama berminggu-minggu memperkirakan kemenangan Partai Buruh .
Analis pemilihan ABC Antony Green menyimpulkan suasana di malam itu, ketika Koalisi mulai melawan tren jajak pendapat.
"Pada saat ini, dengan angka yang ada, ini seperti kegagalan yang luar biasa dari sisi jajak pendapat," ujarnya.
Hampir semua jajak pendapat Newspoll, YouGov/Galaxy, Ipsos dan ReachTEL - yang sebagian besar terhubung dengan organisasi berita Australia - menunjukkan Partai Buruh memimpin 51-49 berdasarkan pilihan dua partai hingga Jumat malam.
Agregat jajak pendapat federal, BludgerTrack 2019 - yang mengambil data dari jajak pendapat Newspoll, Galaxy, Ipsos, YouGov, Essential Research, dan ReachTEL - juga menunjukkan Partai Buruh berada di angka 51,7 persen dan Koalisi berada di 48,3 persen suara berdasarkan pilihan dua partai ketika datanya terakhir diperbarui pada hari Jumat.
Tetapi pada Sabtu sore, Komisi Pemilihan Australia menunjukkan Koalisi memperoleh hampir 51 persen, melawan 49 persen untuk Partai Buruh.
Ilmuwan politik Dr Andy Marks, yang mengatakan sebelumnya dalam kampanye bahwa kemenangan Partai Buruh "secara virtual tidak perlu dipertanyakan" berdasarkan jajak pendapat, mengatakan kepada SBS News bahwa hasil ini menunjukkan bagaimana "jajak pendapat arus utama tidak lagi berharga".
"Saya pikir ini benar-benar merupakan bencana besar era jajak pendapat di negara ini," ujarnya.
"Kita telah melihat kejutan dengan Brexit dan dengan Trump dalam beberapa tahun terakhir, tetapi umumnya Australia, karena pemungutan suara wajib dan faktor-faktor lain yang lebih stabil, belum pernah benar-benar terekspos."
Analis elektorat Tasmania, Kevin Bonham, juga menggambarkan peristiwa ini sebagai "kegagalan besar-besaran pemungutan suara", menulis bahwa polling ini tampak seperti "gambaran cermin [pantulan] dari hasil yang diharapkan".
Pada hari Minggu, ia mengatakan kepada SBS News bahwa tampaknya ada tiga persen kesalahan di setiap jajak pendapat dalam dua minggu terakhir, yangmana jauh di luar batas kesalahan yang biasanya.
"Ini seperti satu jajak pendapat bisa berbeda tiga persen dan itulah yang Anda harapkan dari waktu ke waktu secara acak. Tetapi semua jajak pendapat memiliki perbedaan sebesar itu ke arah yang sama dan mendapatkan hasil yang semuanya sama adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa terjadi secara acak, "katanya.
"Ini jelas menunjukkan bukti adanya kesalahan sistematis."
Keakuratan jajak pendapat jelang pemilihan menjadi perhatian beberapa tahun terakhir, khususnya setelah secara besar-besaran salah memprediksikan hasil referendum Brexit pada tahun 2016 dan kemenangan presidensial Donald Trump di AS.
Selama kampanye Brexit, sebagian besar jajak pendapat menunjukkan pihak yang memilih "tetap" akan menang tetapi hasil akhir menunjukkan pihak yang memilih keluar menang dengan mayoritas lebih dari satu juta suara.
Apa yang salah?
Menurut Dr Bonham, sejumlah faktor mungkin telah ikut berperan, termasuk sampel yang tidak representatif, oversampling mereka yang secara politik ikut terlibat dan juga herding (ketika institusi jajak pendapat menyesuaikan hasil mereka untuk lebih dekat dengan para pesaingnya karena takut salah).
Dan meski pemungutan suara wajib mungkin telah melindungi Australia dari pemungutan suara yang tidak akurat di masa lalu, beberapa ahli percaya hal itu juga ikut berkontribusi terhadap apa yang terjadi saat ini.
Menulis dalam The Conversation pada hari Minggu, ahli statistik Universitas Melbourne Adrian Beaumont mengatakan bahwa orang-orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung menanggapi jajak pendapat, yang berpotensi memberikan data yang tidak sebenarnya.
Terkait sistem pemungutan suara sukarela, faktor ini tidak memiliki efek sebanyak itu karena orang yang berpendidikan juga cenderung ikut memilih, ungkapnya.
Karena kesamaan "yang mencurigakan" dalam hasil jajak pendapat, Dr Bonham menyampaikan kemungkinan institusi jajak pendapat mengubah hasil yang mereka peroleh agar tidak terlalu banyak berbeda dari pesaing mereka.
"Jika mereka melakukan pengambilan sampel acak yang benar-benar independen satu sama lain, tidak mungkin mereka semua akan mendapatkan hasil yang begitu dekat satu sama lain pada saat yang sama," katanya.
"Kita tidak bisa mengatakan pihak yang mana yang melakukannya, tetapi kita dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di situ."
Meski demikian, Dr Marks mengatakan bahwa masalah itu sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan jajak pendapat mainstream belum mampu mengimbangi teknologi. Secara khusus, ujarnya, era ponsel telah mempengaruhi kemampuan surveyor untuk menghasilkan sampel acak.
"Gagasan lama untuk menelepon seseorang melalui telepon rumah dan menanyakan siapa yang akan mereka pilih itu sudah mubazir dan saya pikir sudah mubazir selama tiga atau empat tahun terakhir," katanya.
Menurut Dr Marks, institusi polling juga gagal memperhitungkan sentimen yang terjadi saat itu juga, yang ditampilkan di media sosial ketika menghitung hasil mereka.
Pemikiran ini didukung oleh hasil dari Big Data and Smart Analytics lab dari Griffith University, yang menganalisis dua juta komentar di media sosial beberapa hari menjelang pemilihan dan dengan tepat memprediksi kemenangan Morrison.
Baca selengkapnya di sini.
