Program Koperasi Desa Merah Putih digagas untuk memperkuat ekonomi desa, tetapi juga memicu kritik terkait pendanaan dan prioritas pengembangan koperasi yang sudah ada. Bagaimana perdebatan sekitar isu ini dan perbandingan pengalaman dan prinsip koperasi di Indonesia dan Australia?
Penerapan program Koperasi Desa Merah Putih, yang dimulai tahun 2025 lalu di bawah presiden Prabowo Subianto, kini sudah berjalan selama lebih dari satu tahun. Bulan Juni 2025 lalu, peluncuran awal menuju target 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih diinisiasi oleh Pemerintah.
Program ini disebut sebagai usaha untuk memperkuat ekonomi desa dan menyederhanakan distribusi kebutuhan pokok rakyat. Namun, kritik terhadap proyek ini tidak hanya satu dua. Kritik antara lain datang dari pakar ekonomi Riandy Laksono, yang mengkritik perihal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang makin mengikis dana pembangunan desa.
Sedangkan menurut Isnawati Hidayah, peneliti senior di Centre of Economic and Law Studies, menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada cukup banyak unit koperasi di Indonesia yang butuh binaan dan bantuan, dan langkah tersebut seharusnya diprioritaskan alih-alih memulai proyek besar terkait koperasi lain dari awal.
Menurut Isnawati, koperasi memiliki sejarah yang kuat di Indonesia, sejak zaman wakil presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta. Bentuk usaha koperasi memang dianggap cocok dengan sifat kekeluargaan dan gotong-royong masyarakat Indonesia, namun koperasi yang dapat membantu ekonomi dari akar rumput selayaknya terbentuk secara organik dan sukarela.
Menurut Molly Kendall dari The Co-op Federation atau Federasi koperasi di Australia tercatat bahwa tradisi koperasi dimulai pada masa perang Dunia II, dari inisiatif sejumlah peternak susu sapi yang bekerjasama untuk memperkuat posisi mereka dalam jual beli produk. Namun, Ia beberapa kali mendengar bahwa bahwa komunitas bangsa pertama merasa bahwa cara kerja koperasi merupakan cara kerja yang paling masuk akal untuk mereka, hingga mungkin saja bentuk kerjasama macam ini sudah ada sejak lama di Australia.
Kendall berkata bahwa format koperasi banyak diminati oleh mereka yang menginginkan cara berbisnis yang lebih demokratis, dimana para karyawan memiliki hak suara yang lebih besar dan keuntungan dari sebuah usaha bisa lebih banyak dialokasikan ke kesejahteraan anggota.
Saat ini, terdapat The Co-op Federation memiliki sekitar 200 anggota badan koperasi yang tersebar di berbagai lokasi di Australia. Berbagai bentuk koperasi bisa dijalankan di bermacam macam sektor bisnis seperti perumahan dan jasa. Bahkan, di daerah -daerah tertentu, seringkali warga setempat berinisiatif membentuk koperasi untuk mengambil alih fasilitas tertentu yang tadinya dikelola pemerintah, seperti balai kota, jelasnya.
Menurut Kendall, agar koperasi bisa bertahan dan sukses, ada beberapa cara yang sebaiknya diikuti. Salah satunya adalah mematuhi tujuh prinsip koperasi internasional yang termasuk prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka. Keputusan besar selayaknya harus didiskusikan dengan anggota dan pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi, tambahnya.
Dengarkan podcast ini selengkapnya.
