PERPPU No 2/2017

Dr Robertus Robet, Kepala Sosiologi Universitas Negeri Jakarta membahas potensi dampak dari keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan PERPPU yang mengatur keberadaan dan kegiatan organisasi massa di Indonesia.

Indonesia has cracked down on Islamic group Hizbut Tahrir, revoking its legal status - AAP Source: AAP

Apakah PERPPU yang dikeluarkan Presiden Jokowi akhir-akhir ini terkait organisasi massa mengancam hak asai manusia? Apa pasal-pasal penting dalam PERPPU itu? Apakah kata-kata dalam PERPPU itu telah benar-benar dipertimbangkan? Dr Robertus Robet menjawab semaunya itu dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya.