Taman Nasional Tesso Nilo, yang seharusnya menjadi salah satu hutan dataran rendah terakhir di Sumatera dan habitat penting bagi harimau, gajah, dan rusa sumatera, kini berada di ambang kehancuran.
Wakil Ketua I Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), ST Burhanuddin, mengungkapkan bahwa pada tahun 2014 luas kawasan ini mencapai 81.793 hektare. Namun, data terbaru menunjukkan luasnya kini hanya tersisa 12.561 hektare.
Akar Masalah dan Keterlibatan Perusahaan
Okto Yugo Setiyo, Koordinator dan Juru Bicara Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), menyoroti bahwa keruwetan masalah ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi penegakan hukum dan ketidakjelasan skema penyelesaian.
Coordinator Jakalahari Okto Yugo Setia Credit: Okto Yugo Setia
Jumlah perambah hutan kini telah membengkak hingga mencapai sekitar 34.000 keluarga. Besarnya jumlah ini membuat pemerintah kesulitan melakukan penertiban, bahkan upaya terbaru bulan ini mendapat perlawanan keras dan disertai kekerasan. Okto menambahkan, ada setidaknya 11 perusahaan yang menampung hasil kelapa sawit rakyat yang dibudidayakan di dalam kawasan taman nasional.
💡 Solusi Jangka Benah dan Kemitraan Konservasi
Jikalahari telah mendesak pemerintah untuk menerapkan penyelesaian yang tegas dan terukur. Skema yang diusulkan adalah:
- Penindakan Hukum: Diterapkan bagi perusahaan atau pihak yang menguasai lahan lebih dari 50 hektar.
- Pendampingan dan Relokasi: Diberikan kepada petani-petani kecil.
Konsep utama yang diusulkan adalah Jangka Benah, di mana budidaya kelapa sawit tetap dilakukan, namun secara bertahap ekosistem dikembalikan ke kondisi semula. Warga juga akan direlokasi ke kompleks permukiman, sambil tetap memiliki hak untuk mengolah lahan melalui skema Kemitraan Konservasi. Konsep ini, menurut Okto, berhasil menurunkan angka deforestasi secara signifikan pada periode 2016-2017.
Two elephants named Mama Ria and Mama Lisa, which are the parent elephants in Tesso Nilo National Park. Credit: Balai TNTS
🚨 Desakan untuk Langkah Tegas dan Terukur
Sayangnya, konsep yang sudah terbukti efektif ini tidak dilanjutkan, bahkan penegakan hukum sempat melemah pada tahun politik 2019, yang memperkeruh masalah. Okto Yugo Setiyo mengingatkan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat harus menjadi pelajaran berharga dan pendorong kuat untuk segera menerapkan solusi di Tesso Nilo. Kawasan ini sendiri sudah menjadi langganan bencana, yaitu banjir saat musim hujan dan kebakaran lahan saat musim kemarau.
Meskipun regulasi mengharuskan taman nasional bebas dari permukiman dan perkebunan, Okto mendesak agar pemerintah menerapkan diskresi yang tegas dan terukur. Masyarakat dipindahkan ke luar kawasan, namun akses pengolahan lahan tetap diberikan melalui kemitraan konservasi. Okto mengakui proses ini bisa memakan waktu yang lama, sekitar 10-15 tahun, tetapi ini adalah satu-satunya cara agar tidak ada lagi pembukaan lahan baru yang akan semakin memperparah kondisi kritis TN Tesso Nilo.
============
Nurhadi Sucahyo
