Pemimpin oposisi Peter Dutton telah mengusulkan opsi untuk mengadakan referendum guna mengamankan kewenangan untuk mendeportasi warga negara ganda yang terbukti bersalah atas tindak pidana.
Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa menteri tidak dapat mencabut kewarganegaraan dari penjahat, karena menganggap tindakan politisi menjatuhkan hukuman pidana merupakan tindakan yang tidak konstitusional.
Share
