Dalam riset yang dilakukan sepanjang April 2024 hingga Maret 2025, yang meliputi 6 bulan masa kepresidenan presiden Prabowo, ada peningkatan tingkat kepercayaan yang cukup signifikan. Selain itu, para responden juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini melakukan pekerjaan yang cukup bagus untuk negara, dan responden juga percaya bahwa demokrasi berjalan baik di Indonesia.
“Riset terbaru Roy Morgan menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepercayaan terhadap kepemimpinannya telah meningkat menjadi 69 persen pada awal 2025, naik 8 persen poin dari 61 persen sebelum pelantikannya pada Oktober 2024,” kata Michele Levine, CEO Roy Morgan.
Australian Prime Minister Anthony Albanese, center, walks with Indonesian President Prabowo Subianto while inspecting a honor guard before their meeting at Merdeka Palace in Jakarta, Indonesia, Thursday, May 15, 2025. Source: AP / Dita Alangkara/AP/AAP Image
Meskipun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi tetap stabil, dengan 75 persen masyarakat Indonesia setuju bahwa 'demokrasi berjalan dengan baik,' kekhawatiran tentang korupsi tetap tinggi.
Dalam melakukan risetnya, Roy Morgan bertanya kepada 10.939 responden perwakilan Indonesia selama periode April 2024 – Maret 2025, yang mencakup enam bulan pertama masa jabatan Presiden Prabowo (Oktober 2024 – Maret 2025) dan enam bulan terakhir masa jabatan Presiden sebelumnya (April 2024 – September 2024).
Roy Morgan juga mencatat, Prabowo, yang berkampanye tentang reformasi antikorupsi dan secara luas dianggap tegas dalam isu ini, telah mempertahankan fokus publik pada pemberantasan korupsi.
Pekan lalu, Roy Morgan menerbitkan daftar isu-isu utama yang dihadapi Indonesia , dan 'pemberantasan korupsi' dianggap sebagai isu terpenting kedua bagi Presiden baru tersebut – disebutkan oleh 41 persen masyarakat Indonesia.
Menanggapi hasil riset ini, Doktor Faisal Riza, dosen sekaligus pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan, mengatakan salah satu sebabnya adalah karena ketiadaan oposisi di pemerintahan.
Lecturer of Islamic Political Thought, UIN Sumatera Utara Credit: Faisal Riza
Riza setuju, bahwa pemerintahann Prabowo sampai saat ini masih dominan dalam menciptakan wacana. Karena itu, bagaimanapun kondisinya, rakyat Indonesia cenderung bisa menerima. Dia menyebut, istilah governmentality untuk menceritakan kondisi yang berseberangan pada saat bersamaan. Dalam situasi ini, jelas Riza, pemerintah mengelola demokrasi, tetapi juga mengelola otoritarianisme.
Dalam konteks inilah, Riza mengakui narasi-narasi kebijakan publik dari pemerintah memang lebih dominan. Jika narasi-narasi itu sampai ke masyarakat, mereka cenderung percaya begitu saja. Inilah yang membuat tingkat kepercayaan ke pemerintah tinggi.
Disinggung soal fenomena buruk di tengah masyarakat, seperti harga-harga yang naik dan sulitnya mencari pekerjaan, nampak tidak sejalan dengan hasil riset ini, menurut Riza inilah yang disebut sebagai paradoks Prabowo.
President Prabowo Discusses Indonesia-France Cooperation and the Two-State Solution in the Middle East, July 15. 2025. Credit: Badan Penjaminan Mutu Internal Sekretaris Presiden (BPMI Setpres)/Cahyo
Tantangan di semester kedua pemerintahan bagi Prabowo, adalah mengefektifkan program-program tersebut agar manfaatnya makin terasa.
Hasil riset ini juga mengonfirmasi pengamatan Riza, terkait tidak terasanya kehadiran kelompok kritis di Indonesia.
Kebijakan pemerintah tidak menjadi diskusi penting di masyarakat, demikian juga organisasi masyarakat sipil yang cenderung diam dalam beberapa bulan ini.
Kelas menengah juga cenderung menunggu, seolah mempertanyakan pada diri sendiri, apakah sudah saatnya melancarkan kritik atau masih harus diam dulu.
