SBS Examines: Prioritas Iklim Pasifik COP31

Setiap tahun, negara-negara pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) berkumpul untuk mengikuti Conference of the Parties — yang dikenal sebagai COP — guna merundingkan respons global terhadap perubahan iklim.

Proses ini telah menghasilkan perjanjian internasional penting, termasuk Kesepakatan Paris pada COP21 tahun 2015; melalui kesepakatan tersebut, negara-negara berkomitmen untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global agar tetap kurang dari 2°C di atas tingkat pra-industri, sembari berupaya membatasi kenaikan suhu ini sebesar 1,5°C.

Pada bulan November ini, negara-negara di dunia akan berkumpul di Turki untuk COP31, dengan Australia bertindak sebagai Presiden Perundingan dalam kerangka kemitraan COP31 antara Turki dan Australia.

Bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, perundingan ini memiliki makna yang lebih dari sekadar kesepakatan internasional. Perubahan iklim telah berdampak pada masyarakat di seluruh kawasan ini; naiknya permukaan laut mengancam permukiman dan infrastruktur, serta meningkatkan tekanan terhadap ketahanan pangan dan air.

Tiga Utusan Iklim Pasifik telah ditunjuk untuk membawa prioritas kawasan ini ke COP31, dengan fokus pada upaya menjaga target suhu 1,5°C agar tetap dapat dicapai, meningkatkan akses terhadap pendanaan iklim, serta menempatkan laut sebagai pusat aksi iklim global.

Pada COP31, Utusan Pasifik untuk Oseania, Kristina Eonemto Stege dari Kepulauan Marshall, akan memimpin upaya regional untuk menjaga agar target tersebut tetap dapat dicapai.

"Satu-satunya cara kita dapat mencapainya adalah dengan mengakhiri ketergantungan kita saat ini pada bahan bakar fosil yang menjadi penyebab krisis saat ini."

Target 1,5°C kini semakin terancam, dengan adanya pendapat yang menyebutnya tidak realistis atau terlalu sulit untuk dicapai.

Namun, Ms Stege menolak pandangan tersebut.

"Sains menunjukkan bahwa jalurnya tersedia. Kita memiliki teknologinya; kita memiliki sumber dayanya. Yang kita butuhkan adalah kemauan politik."

Bagi Ms Stege, melampaui ambang batas 1,5°C bukan berarti dunia harus meninggalkan target tersebut.

"Kita juga harus ingat bahwa setiap pecahan derajat itu penting. Jadi, melampaui batas 1,5°C bukan berarti kita harus meninggalkan batas tersebut, karena sains juga menunjukkan bahwa kita bisa kembali ke tingkat yang lebih rendah."

Namun, menjaga kenaikan suhu tetap dalam batas 1,5°C hanyalah salah satu dari prioritas kawasan Pasifik di COP31.

Papua Nugini merupakan tempat asal Ruel Yamuna—Utusan Pasifik untuk COP31 terkait Akses terhadap Pendanaan Iklim.

"Pada akhirnya, tugas saya adalah membantu memastikan agar pendanaan iklim dapat berjalan lebih baik bagi kawasan Pasifik."

Mr Yamuna menyatakan bahwa fokus tidak boleh hanya sebatas mengumumkan komitmen keuangan baru, melainkan harus memastikan pendanaan iklim benar-benar menjangkau masyarakat serta disalurkan dengan cara yang efektif bagi negara-negara Pasifik.

"Tantangan lainnya adalah memastikan upaya adaptasi mendapatkan perhatian yang setara dengan upaya mitigasi. Bagi kawasan Pasifik, adaptasi bukanlah pilihan semata, melainkan kebutuhan yang menyangkut kelangsungan hidup."

Mr Yamuna juga mengharapkan dukungan yang lebih besar bagi solusi dan inisiatif iklim yang dipimpin oleh pihak Pasifik.

"Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi inti dari kemitraan Pasifik untuk COP31 serta peran yang dirancang bagi Pacific and Voice."

Utusan Pasifik ketiga akan berfokus pada isu yang mendasar bagi identitas dan kelangsungan hidup kawasan ini: lautan.

Hon. Inia B. Seruiratu dari Fiji adalah Utusan Pasifik untuk Urusan Lautan. Ia menyatakan bahwa hubungan kawasan Pasifik dengan samudra memberikan otoritas unik bagi kawasan ini dalam diskusi global mengenai kesehatan samudra.

"Kawasan Pasifik adalah pemimpin global dalam urusan samudra karena samudra mendefinisikan jati diri kami. Terkait solusi iklim, tidak akan ada solusi iklim yang berhasil tanpa melibatkan lautan."

Lautan dan ekosistem laut memainkan peran penting dalam mengatur iklim, namun kini kondisinya semakin tertekan.

Bagi negara-negara Pasifik, dampak perubahan iklim sudah terlihat nyata pada masyarakat pesisir mereka.

"Kenaikan permukaan laut mengancam kami dalam berbagai aspek—mengancam masyarakat, infrastruktur, pasokan air bersih, serta ketahanan pangan kami. Dampak jangka panjangnya menyangkut kelayakan huni bagi seluruh bangsa. Di Fiji, kami merelokasi masyarakat pesisir, dan langkah ini memerlukan biaya yang tidak sedikit."

Dampak-dampak tersebut juga memunculkan pertanyaan seputar pengungsian dan migrasi.

Perjanjian Falepili Union memberikan kesempatan bagi warga Tuvalu tertentu untuk tinggal di Australia, namun menurut Mr Seruiratu, isu yang lebih luas adalah dampak perubahan iklim terhadap masa depan negara-negara Kepulauan Pasifik.

"Isu mengenai pengungsian internal dan migrasi paksa sangatlah penting. Hal ini mengancam kehidupan dan mata pencaharian, bahkan eksistensi negara, bagi negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik."

Kawasan Pasifik akan menjadi tuan rumah pertemuan pra-COP31 di Fiji dan Tuvalu, sebelum negosiasi utama berlangsung di Antalya, Turki.

Ketiga utusan tersebut akan memanfaatkan forum itu untuk mendorong aksi iklim yang lebih kuat, akses pendanaan yang lebih baik, serta pengakuan yang lebih besar atas peran Pasifik dalam menjaga kelestarian laut.

Bagi kawasan Pasifik, COP31 bukan sekadar pertemuan internasional biasa. Kawasan ini sudah merasakan langsung dampak perubahan iklim. Para utusan tersebut ingin agar respons global mencerminkan kenyataan tersebut.