Pemerintahan Morrison telah menjanjikan reformasi visa yang akan memaksa sebagian besar dari 190.000 migran permanen yang diterima Australia setiap tahunnya untuk menghabiskan "setidaknya beberapa tahun" di wilayah regional sebelum mereka dapat pindah ke kota seperti Sydney atau Melbourne.
Langkah ini, yang didukung oleh pihak Nasional dan kelompok-kelompok lobi utama seperti Federasi Petani, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi pertumbuhan penduduk di ibukota-ibukota yang padat di negeri ini, sementara merangsang daerah-daerah regional yang sangat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.
Menteri "pendobrak kesesakan" untuk kependudukan dan perkotaan pemerintahan Morrison yang baru ditunjuk, Alan Tudge, mengumumkan rencana ini dalam sebuah pidato di Melbourne pada hari Selasa.
Visa-visa regional yang ada saat ini hanya mengalihkan sekitar 5.000 dari penerimaan permanen tahunan, yang dibatasi sebanyak 190.000 tempat.
Sistem baru ini akan jauh lebih ambisius dan dapat memaksa hampir setengah dari aliran migrasi untuk menetap di wilayah regional dan beberapa negara bagian yang lebih kecil.
Mr Tudge mengatakan kebijakan itu tidak akan berdampak bagi 25 persen migran yang masuk dengan menggunakan visa yang disponsori pengusaha - dimana perusahaan tertentu memberikan jaminan atas migran tersebut - atau bagi sekitar 30 persen yang datang dengan menggunakan visa reuni keluarga.
“Tetapi sekitar 45 persen dari visa kita tidak terlekat dengan lokasi geografis seperti itu, dan oleh karena itu ada peluang untuk memberikan insentif dan dorongan untuk tinggal di tempat lain,” ujar Mr Tudge.
Visa-visa ini akan mengharuskan para migran tinggal di luar kota-kota besar untuk "setidaknya beberapa tahun", ungkapnya, menggunakan "kombinasi dorongan dan beberapa persyaratan".
Usulan pemerintah ini berkaitan dengan visa tenaga terampil, tetapi Mr Tudge mengatakan bahwa ada juga pembicaraan terkait dengan pemindahan lebih banyak pengungsi kemanusiaan ke daerah pedesaan.
Penegakan peraturan dipertanyakan
Prime Minister Scott Morrison. Source: AAP
Menteri tidak akan menyebutkan hukuman apa yang mungkin berlaku bagi para migran yang melanggar ketentuan, atau berapa lama ketentuan ini akan diberlakukan.
"Hampir setiap visa memiliki beberapa persyaratan yang melekat dengan visa tersebut," ujarnya, mengisyaratkan lebih banyak rincian akan disampaikan dalam "beberapa bulan" mendatang.
Mantan kepala Australian Border Force, Roman Quadvlieg, mempertanyakan bagaimana kebijakan tersebut akan ditegakkan.
Mr Quadvlieg, yang dipecat pada bulan Maret karena berkelakuan buruk dan sejak itu lantang mengkritik langkah pemerintah di ruang migrasi, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk "menjaga" aturan visa tanpa "sumber daya substansial".
Border Force adalah badan yang melakukan penegakan aturan-aturan visa yang ada saat ini.
Para migran di pedalaman
Sudah ada beberapa jenis visa yang dirancang untuk membawa para pendatang daerah-daerah regional, tetapi data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa satu dari 10 orang yang datang menggunakan sistem ini memilih untuk pergi ke kota dalam waktu 18 bulan.
Australia menerima sebanyak 4.766 pekerja terampil di daerah regional pada tahun 2016-2017, tetapi hampir setengah dari jumlah itu menetap di Perth. Pada bulan November pemerintah kemudian menghapus Perth sebagai tujuan "regional", tetapi Darwin, Adelaide, Canberra, dan Hobart tetap memenuhi syarat.
Sesuai dengan beberapa langkah kependudukan lainnya, Canberra akan bekerja sama dengan negara bagian untuk menerapkan perencanaan infrastruktur baru dan kontrol populasi penduduk untuk mengais kembali sebagian dari sebanyak 25 miliar dolar aktivitas perekonomian yang hilang akibat kemacetan kota.
Minister for Human Services Alan Tudge. Source: AAP
Kolam uang Federal sebesar 1 miliar dolar, yang disebut pemerintah sebagai 'dana pendobrak kemacetan', akan dibentuk untuk memperbaiki "hotspot" lalu lintas lokal.
