Saat ini, ketika Papua akan dimekarkan dari 2 menjadi 7 provinsi, peran masyarakat adat kembali mengemuka termasuk dalam soal politik.
Para politisi telah setuju dengan pemekaran itu, namun kelompok masyarakat adat justru menolak upaya pemekaran wilayah itu.
Salah satu alasannya adalah karena mereka khawatir pemekaran itu akan mendatangkan lebih banyak masyarakat dari luar Papua, dan kemudian berperan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam sektor politik dan ekonomi.
Koordinator Komunitas Papua Pemerhati Ketatanegaraan Indonesia, Marten Goo akan mengupas bagaimana posisi masyarakat adat Papua, di tengah sistem politik dan keputusan-keputusan pemerintah pusat yang saat ini menjadi polemik.
Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu jam 3 sore.
Ikuti kami di Facebook dan jangan lewatkan podcast kami.
Share
