Omnibus Law dan kemungkinan Dampaknya terhadap Korupsi di Indonesia.

SBS Bahasa Indonesia

Workers protest President Joko Widodo's proposed changes to Indonesia's labor laws outside the parliament in Jakarta on Jan. 20. Source: © Reuters.

Dr Lucky Djani, peneliti dan dosen Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menjelaskan mengapa anggota KPK dan kerlompok-kelompok buruh atau pekerja berkeberatan dengan diberlakukannya Omnibus Law.

Follow and Subscribe

Apple Podcasts YouTube Spotify Download (19.88MB)

Download the SBS Audio appAvailable on iOS and Android

Published 6 February 2020 8:32pm

Updated 6 February 2020 8:35pm

By sri dean

Source: SBS

Skip to podcast episode content

Share this with family and friends

Dr Lucky Djani, peneliti dan dosen Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menjelaskan mengapa anggota KPK dan kerlompok-kelompok buruh atau pekerja berkeberatan dengan diberlakukannya Omnibus Law.

Mengapa sejumlah orang menentang pemberlakuan Hukum Omnibus? Apakah proses memperkenalkan rencana undang-undang itu salah? Apakah Satgas Omnibus Law memiliki kualifikasi yang sesuai dan memenuhi syarat untuk membuat hukum tersebut dapat diterima? Dr Luky Djani membahas isu-isu tersebut.

Ikutilah SBS Indonesian di FaceBook, klik disini ==> SBS Indonesian

Dengarkan SBS Indonesian Podcast, klik disini ==> SBS Indonesian Podcast