Omnibus Law dan kemungkinan Dampaknya terhadap Korupsi di Indonesia.

Dr Lucky Djani, peneliti dan dosen Kebijakan Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, menjelaskan mengapa anggota KPK dan kerlompok-kelompok buruh atau pekerja berkeberatan dengan diberlakukannya Omnibus Law.

Workers protest President Joko Widodo's proposed changes to Indonesia's labor laws outside the parliament in Jakarta on Jan. 20. Source: © Reuters.

Mengapa  sejumlah orang menentang pemberlakuan Hukum Omnibus?  Apakah proses memperkenalkan rencana undang-undang itu salah?  Apakah Satgas Omnibus Law memiliki kualifikasi yang sesuai dan memenuhi syarat untuk membuat hukum tersebut dapat diterima?  Dr Luky Djani membahas isu-isu tersebut.

Ikutilah SBS Indonesian di FaceBook, klik disini ==>  SBS Indonesian

Dengarkan SBS Indonesian Podcast, klik disini ==> SBS Indonesian Podcast