Seorang pilot berkebangsaan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, menjadi korban serangan dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di Bandara Ipdeheik, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Kamis 2 Juli yang lalu. Polisi Indonesia sudah menetapkan 7 tersangka, dan masih memburu mereka.
Penyerangan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Bandara Ipdeheik, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 2 Juli yang lalu tidak hanya berdampak kepada komunitas pilot dan penerbangan, tetapi dikhawatirkan juga akan mempengaruhi layanan penerbangan di kawasan terpencil Papua yang sangat membutuhkan moda transportasi ini.
Theo Hesegem adalah Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang berada di Wamena, salah satu kota paling dekat dengan kawasan Yahokimo. Theo cukup tahu kondisi lapangan di kawasan Papua Pegunungan yang sangat terpencil ini.
Pasca penembakan itu, Theo mengaku telah menerima pernyataan dari Sebby Sembom, juru bicara TPKPB, bahwa kelompok ini memang melakukan penembakan. Namun, mereka mengaku melakukan itu karena sebelumnya telah memberikan peringatan, bahwa sebagai salah satu daerah konflik, Yahukimo seharusnya tidak dimasuki penerbangan.
Theo menyayangkan pernyataan itu dan menyebut bahwa sebagai warga sipil, pilot wajib untuk dilindungi oleh kedua belah pihak yang bertikai, baik TNI/Polri maupun TPNPB.
TPNPB sendiri menurut Theo masih cukup kuat di kawasan Wamena, Yahukimo, dan Papua Pegunungan secara umum, selain juga di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak. Itu adalah deretan kabupaten yang sangat rawan konflik.
Yahukimo itu sudah eskalasi kekerasannya sangat tinggi, yang jadi korban itu masyarakat sipilnya.Theo Hesegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP)
Penembakan pilot akan berdampak panjang bagi masyarakat. Theo menjelaskan, pesawat-pesawat kecil seperti yang dikemudikan pilot asal AS ini, menjalankan pelayanan ke daerah-daerah terpencil. “Ini kan visinya, visi kemanusiaan, termasuk melayani petugas guru, petugas kesehatan, juga lebih luas itu masyarakat yang ada di daerah-daerah konflik,” tegas Theo.
Karena peran itu, seharusnya pilot dilindungi oleh TPNPB.
Theo memaklumi bahwa karena konflik bersenjata yang panjang, ada rasa saling curiga yang terus terjadi di antara TPNPB dan TNI/Polri. TPNPB sejak lama curiga bahwa pesawat-pesawat transportasi kecil ini mengangkut pasukan keamanan yang akan ditugaskan ke daerah terpencil.
Seharusnya, tambah Theo, TPNPB membuktikan tuduhan itu dengan bukti yang kuat. Tanpa bukti yang kuat, jelas tindakan itu melanggar hukum dan berdampak luas bagi warga pedalaman.
Sebagai warga pedalaman, Theo punya banyak pengalaman menggunakan pesawat kecil untuk transportasi. Dia mengakui memang pernah melihat pesawat kecil di Sinak membawa personel keamanan, tetapi hanya sekali itu saja. Selebihnya, pesawat kecil lebih banyak digunakan Masyarakat sipil pedalaman untuk sarana transportasi. Bahkan, dalam kasus di Yahukimo ini, tuduhan TPNPB nampaknya akan sulit untuk dibuktikan.
Sebagai warga Papua, Theo juga meminta para pilot dan perusahaan penerbangan untuk lebih berhati-hati. Tidak hanya dalam operasional penerbangan tetapi juga menyangkut siapa yang mereka bawa dalam pelayanan itu. Meskipun mungkin, mengangkut personel militer atau senjata itu dianggap sebagai kepentingan negara, tetapi dalam kasus tertentu pilihan itu berisiko tinggi.
“Di daerah konflik ini, menurut saya kehati-hatian itu penting. Kalau TPNPB sudah mengeluarkan ultimatum misalnya, itu juga harus dipelajari oleh semua pihak. Kalau misalnya di daerah pedalaman Papua itu pesawat tidak melayani, kerugiannya banyak. Anak-anak tidak bisa sekolah, karena tidak ada guru. Kan, daerah pedalaman itu mesti jalan satu-satunya itu penerbangan pesawat,” kata Theo memberi alasan.
Penembakan terhadap pilot akan mempengaruhi kondisi psikologis pilot yang lain. Dikhawatirkan, seluruh layanan transportasi di pedalaman Papua yang berkonflik akan terganggu.
Karena itulah, Theo mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua, demi perlindungan masyarakat sipil dan penghormatan hukum humaniter internasional.
“Jadi, harapan kita, yang pertama itu buka ruang dialog. Kita mendesak Presiden Republik Indonesia melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan keamanan di Papua, mengedepankan dialog damai, serta menjamin pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan tetap berjalan,” tegasnya.
Kepada TNI dan Polri, YKKMP mendorong agar seluruh operasi keamanan dilaksanakan sesuai hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta ketentuan hukum humaniter internasional. Sedangkan kepada TPNPB, Theo mengimbau agar menghormati prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, dengan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan.
