Konflik bersenjata di Papua Pegunungan, daerah terpencil di ketinggian Papua, sudah berlangsung bertahun-tahun. Menurut data pemerintah, ada lebih dari 120 ribu warga di kawasan ini yang menjadi pengungsi.
Salah satunya, adalah Inggipalek Kogoya.
Pada 2018, Inggi sebenarnya adalah mahasiswa dari Papua yang sedang kuliah di Manado, Sulawesi Utara. Tetapi karena konflik dan isu rasisme, dia harus pulang dan menemukan keluarganya sudah menjadi pengungsi. Warga Nduga ini akhirnya juga ikut menjadi pengungsi sampai hari ini.
Tragedi ini bermula pada awal Desember 2018, ketika Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang dipimpin Egianus Kogoya, memperingati hari Papua Merdeka 1 Desember.
Insiden mengiringi peringatan itu, dan meluas menimbulkan kemarahan di kalangan TPNPB, yang kemudian mengeksekusi 17 pekerja dari PT Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan di Nduga.
Pemerintah Indonesia, ketika itu dimpimpin Presiden Joko Widodo, memerintahkan serangan militer pada kelompok TPNPB. Sejak saat itu, Nduga dan sekitarnya menjadi wilayah konflik kekerasan bersenjata yang menimbulkan banyak korban.
Karena serangan-serangan dari pihak militer, terutama melalui kekuatan udara, masyarakat mengalami ketakutan luar biasa. Situasi itu mendorong mereka untuk pergi mengungsi.
"Mereka menurunkan bom, serangan senjata itu melalui helikopter, sehingga banyak warga sipil yang mencari korban. Karena mereka mau menghindari kontak senjata tetapi, justru mereka yang mencari korban," papar Inggi.
Kepanikan muncul karena korban mulai berjatuhan. Masyarakat meninggalkan kampung mereka, sebagian dalam kondisi sakit. Mereka tidak hanya berlindung di tempat-tempat yang dirasa aman di kabupaten Nduga, tetapi juga berjalan jauh selama berminggu-minggu hingga ke kabupetan Lanny Jaya dan kabupaten Jayawijaya. Bahkan hingga ke provinsi lain, yaitu Papua Tengah.
Inggi sendiri, akhirnya berkumpul bersama keluarga dan kerabatnya di Wamena, setelah semua meninggalkan Nduga pada 2018.
Kabupaten Nduga terdiri dari 14 distrik, dan saat ini semua warga di seluruh distrik itu mengungsi.
"Dari 14 distrik itu, tidak ada manusia.Tidak ada manusia, yang ada di sana itu hanya rumput dengan TNI-Polri, sama pihak dari TPNPB yang melawan musuhnya, yaitu TNI-POlri," tambah Inggi.
Tidak ada kehidupan yang layak, tambah Inggi ketika ditanya bagaimana keseharian mereka. Dia menyebut, seolah para pengungsi adalah warga negara yang tidak memiliki hak hidup.
Banyak pengungsi diusir dari tempat dimana mereka berlindung, karena tanahnya dianggap sebagai tanah adat atau tanah ulayat warga setempat.
Tanah kosong yang dimanfaatkan sebagai kebun, agar pengungsi memiliki bahan makanan berupa ubi atau sayur, harus disewa dari pemiliknya. Besarnya antara Rp500 ribu hingga Rp1 juta untuk masa sekali panen, jumlah yang sangat besar bagi para pengungsi.
Ada juga pengungsi yang terpaksa menyewa kamar kos, karena ketiadaan tempat. Mereka makan satu hari sekali dari beras bantuan. Biaya kamar kos juga tidak murah di Wamena.
Pemerintah nyaris tidak memberikan bantuan. "Jadi, masalah ini mereka hidup tergantung pada diri sendiri, tidak ada dari pemerintah yang memfasilitasi, mereka hidup sendiri," kata Inggi lagi.
Selama konflik antara TNI-Polri dan TPBPB masih berlangsung, pengungsi tidak akan pernah berani untuk pulang ke kampung halaman. Dan selama masih ada di pengungsian, semua persoalan tersebut akan terus terjadi. Warga sangat takut menjadi korban salah sasaran dari tembak-menembak yang terjadi. Rasa takut dan trauma bertahun-tahun itu tidak hilang.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sama-sama tidak mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan ini. Harapan pengungsi, pemerintah pusat segera menarik seluruh pasukan TNI-Polri, sementara pemerintah daerah segera membantu warga untuk kembali.
Inggi mengingatkan bahwa semakin lama, masalah di pengungsian semakin banyak. Anak-anak yang lahir di tempat pengungsian tidak memiliki identitas, begitupun dengan warga pada umumnya.
Ketika mereka sakit, pengungsi tidak bisa mengakses layanan kesehatan di rumah sakit atau puskemas, karena tidak memiliki kartu tanda penduduk. Banyak yang sakit dan bertahan di tempat pengungsian, dan kemudian meninggal tanpa sempat ditangani.
Banyak anak-anak pengungsi yang kemudian hidup di jalanan, dan juga mengemis atau mengerjakan hal-hal kecil untuk menerima upah dua ribu rupiah saja. Mereka tidak sekolah.
"Pemerintah tidak membangun satu pos darurat untuk Kesehatan, tidak membangun di daerah-daerah pengungsian. Jadi, masyarakat banyak yang meninggal tanpa tertangani, tanpa berobat,tanpa dapat suntik,tanpa dapat pelayanan dari pihak kesehatan sampai mereka mati karena tidak ada uang, yang kedua tidak ada identitas untuk berobat di rumah sakit terdekat," beber Inggi.
Bagi Inggi dan pengungsi lain, harapan yang ada tidak lain adalah penarikan pasukan TNI-Polri dari kawasan Nduga secepatnya. Baik TNI-Polri maupun TPNPB juga harus melindungi hak-hak warga sipil yang tidak bersenjata.
Inggi bahkan mempersilahkan kedua belah pihak untuk mencari kawasan tanpa penduduk jika masih ingin berperang. Yang terpenting adalah pengungsi dipulangkan agar bisa menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya.
