Pada Rabu (8 Juni) mayoritas Pengadilan Tinggi memutuskan kewenangan mencabut kewarganegaraan seseorang adalah tindakan yang tidak sah karena mengizinkan Menteri mengganggu fungsi eksklusif pengadilan untuk mengadili dan menghukum kesalahan pidana.
Seorang Pengacara konstitusional dan akademisi dari University of New South Wales mengatakan keputusan ini memiliki implikasi yang luas, mengingat diperkirakan ada lusinan, jika tidak lebih, kasus serupa dari warga Australia yang telah terpengaruh oleh bagian 36-B.
