Pesta Babi — sebuah film dokumenter tentang Proyek Strategis Nasional yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah di Papua, khususnya di bagian selatan — menjadi sorotan di Papua, skala nasional, dan juga di dunia internasional.
Film dokumenter Pesta Babi seperti membuka mata banyak orang terhadap apa yang sebenarnya terjadi di hutan-hutan adat milik orang asli Papua, yang semakin lama semakin musnah oleh Proyek Strategis Nasional yang membuka hutan-hutan itu untuk dijadikan ladang bahan pangan.
Namun sejauh apapun kontroversi yang terjadi, film itu menggambarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua.
Pendeta Matheus Adadikam adalah Direktur Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia atau ELSHAM Papua.
Ditanya mengenai isi film dokumenter Pesta Babi, Matheus mengatakan bahwa apa yang digambarkan dalam film, adalah pekerjaan yang sudah lama ditunaikan oleh para aktivis Papua. Fakta dalam film itu, bukan sesuatu yang mengejutkan.
“Jadi, sebenarnya kalau menurut hemat saya, menurut penilaian saya, kami tidak kaget, ya, karena itu pekerjaan yang hampir setiap saat kami coba untuk mengangkat tapi pasti dengan berbagai saluran yang ada, yang dimiliki oleh masing-masing NGO tapi juga dalam kaitan dengan adat, gereja, dan para pihak yang lain,” kata Matheus.
Melalui film dokumenter Pesta Babi ini, menurut Matheus, banyak orang yang sebelumnya tidak tahu-menahu tentang apa yang terjadi di Papua, menjadi paham.
Padahal, apa yang digambarkan film itu hanya satu bagian. Banyak wilayah di Papua mengalami itu. “Dan kalau bertolak dari pertanyaan tadi, menurut saya ini sesuatu yang memang kalau dibilang seburuk itu, ya seburuk itu terjadi sebenarnya,” tegas dia.
Para aktivis di Papua sendiri sudah sampai pada kesimpulan, bahwa jika semua ini dibiarkan, sebenarnya mereka sedang mengarah pada pemusnahan. Jika ekosida terjadi, diikuti dengan etnosida, maka yang akan terjadi selanjutnya adalah genosida. “Dan itu dimana-mana pasti siapapun, terutama masyarakat setempat, masyarakat adat, pasti dalam concern yang cukup hebat dalam menghadapi hal seperti begitu,” tambah Matheus.
Apa yang dilakukan pemerintah pusat terhadap Papua, seperti pemberian otonomi khusus, pemekaran wilayah, hingga pembentukan Majelas Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kampung (DPRK), tidak mampu menahan laju kerusakan Papua.
Status otonomi yang dilaksanakan melalui Undang-Undang Otsus Papua di 20 tahun pertama, tidak membawa dampak positif yang signifikan. Tanpa evaluasi yang cukup, status itu diterapkan kembali dan kemungkinan dampaknya justru akan semakin memburuk.
Dalam satu pekan terakhir, muncul pendapat yang berbeda dari segelintir oknum tokoh agama maupun tokoh adat, bahkan yang terlibat dalam film dokumenter itu sendiri, yang menolak isi film tersebut. Matheus mengatakan, bagi mereka yang memiliki pengalaman panjang di Papua, hal itu sudah dapat diperkirakan.
“Pengusaha dan penguasa itu bisa memakai berbagai cara untuk memutarbalikan fakta,” kata Matheus tentang sikap Mama-Mama Papua yang berubah.
Situasi semacam itu bisa saja muncul karena intimidasi, bujukan, dan berbagai tindakan lain dari pihak tertentu.
Bagaimanapun, kata Matheus, film dokumenter Pesta Babi ini telah membuka mata jutaan orang di luar Papua, tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Terkait dinamika dan pro-kontra yang terjadi, semua dikembalikan kepada para penonton film dokumenter ini.
Namun Matheus mengingatkan, apa yang diangkat dalam film dokumenter ini, hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi di wilayah selatan Papua. Akan ada lebih banyak wilayah di pulau besar itu yang memiliki ancaman yang sama.
Dengarkan podcast ini selengkapnya.
