Aksi solidaritas aktivis dan mahasiswa di Balikpapan ini merespons penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, berujung pada intimidasi oleh aparat militer meskipun seluruh syarat perizinan aksi telah dipenuhi.
Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menilai insiden ini sebagai potret meningkatnya kekerasan militer di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, di mana aparat sering terlibat konflik dengan masyarakat adat dalam sektor industri ekstraktif serta dugaan bisnis gelap.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya personel militer yang menduduki jabatan publik, yang dinilai merusak tatanan demokrasi karena sistem rantai komando militer cenderung mengabaikan tuntutan aspirasi masyarakat.
Dominasi militer dalam ranah sipil ini bukanlah fenomena baru, melainkan pola kepemimpinan yang terus berlanjut dari masa pemerintahan Jokowi hingga Prabowo demi mengelola pemerintahan dengan tangan besi.
Dampaknya, pengawasan terhadap penyelewengan wewenang menjadi sulit dilakukan karena adanya ketimpangan hukum, di mana pelanggaran oleh oknum militer seringkali diselesaikan secara tertutup atau sekadar melalui pemberian santunan, sementara tindakan sipil terhadap aparat dijatuhi sanksi hukum yang berat.
Kelompok masyarakat sipil terus mendesak agar militer dikembalikan ke fungsi utamanya dan jabatan publik sepenuhnya diserahkan kepada warga sipil guna memulihkan kepercayaan publik terhadap negara.
———————————————————
Nurhadi Sucahyo
Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 3 sore.
Ikuti kami di Facebook dan Instagram, serta jangan lewatkan podcast kami.
