Profesor Sharon Davis menyoroti fenomena koalisi antara Partai Liberal dan Partai Nasional yang sering mengalami ketidakstabilan internal serta rendahnya daya tarik partai-partai kanan tersebut bagi pemilih perempuan karena kurangnya komunikasi yang inklusif.
Meskipun Australia pernah memiliki Perdana Menteri perempuan seperti Julia Gillard, Profesor Davis mencatat bahwa mereka sering kali naik jabatan melalui mekanisme internal partai atau kondisi darurat dan bukan melalui mandat langsung pemilu nasional, yang menunjukkan masih kuatnya budaya patriarki dan bias gender dalam persepsi masyarakat Australia terhadap sosok pemimpin.
Perbandingan juga dilakukan dengan negara lain, di mana Indonesia dianggap memiliki kemajuan dalam hal sistem kuota keterwakilan perempuan di parlemen, serta Selandia Baru yang dipandang jauh lebih progresif dalam memberikan ruang bagi pemimpin perempuan.
Di Australia sendiri, partai-partai sayap kiri seperti Partai Buruh dan Greens memiliki persentase anggota parlemen perempuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan partai koalisi kanan.
Sebagai solusi untuk mengikis hambatan sistemis tersebut, muncul gagasan mengenai penerapan sistem kuota dan perlunya pendidikan politik guna mengubah pola pikir masyarakat agar lebih fokus pada prestasi dan kapabilitas seseorang tanpa memandang gender.
Dengarkan SBS Indonesian setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu jam 3 sore.
Ikuti kami di Facebook dan Instagram, serta jangan lewatkan podcast kami.
